Keterangan Gambar : Menkeu, Sri Mulyani Indrawati, memaparkan tentang BLE di Kantor Balairungsari bersama Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, dan Kepala BP Batam Muhammad Rudi, Kamis (18/3/2021). Foto/Dok. Humas Pemprov Kepri

KORANBATAM.COM - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, ada empat alasan pemilihan Batam sebagai daerah percontohan untuk platform ekosistem logistik. Pemerintah meluncurkan Batam Logistic Ecosystem (BLE) di Kantor Batam Pengusahaan (BP) Batam, Kamis (18/3/2021). BLE merupakan pilot project dan bagian dari National Logistic Ecosystem (NLE).

Pertama, untuk meningkatkan daya saing Batam. Kinerja ekonomi Batam sejak tahun 2015, pertumbuhan ekonominya berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, padahal potensi ekonomi Batam sangat besar.

Oleh karena itu, Pemerintah berkomitmen untuk membangun Batam menjadi destinasi investasi yang baik.

“Tidak akan mungkin tumbuh kalau tidak ada investasi. Untuk bisa menarik investasi, pelayanan dan perbaikan prosedur birokrasi termasuk ekosistem logistik menjadi sangat penting,” kata Sri.

Kedua, untuk akselerasi pemulihan ekonomi. Dengan adanya BLE, diharapkan ketika ekonomi pulih, pelayanan kegiatan ekspor impor di Batam menjadi jauh lebih baik. Ketiga, perbaikan lingkungan bisnis dan cipta kerja.

“Seperti yang di Undang-Undang Cipta Kerja itu bisa diterjemahkan secara konkret dalam bentuk seperti pembentukan BLE, ini bagian dari mengurangi regulasi dan inefisiensi sehingga lebih mudah untuk memberikan kepastian,” ungkap Menkeu.

Terakhir, menciptakan koordinasi. BLE yang merupakan platform bagi seluruh kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah serta dunia usaha akan memudahkan koordinasi antar pihak terkait menjadi jauh lebih mudah, transparan, dan memberi kepastian.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa BLE dibangun agar pelabuhan sebagai bagian dari konektivitas logistik Indonesia dapat lebih efisien dan kompetitif (berdaya saing) dari segi biaya dengan negara-negara lain seperti Singapura.

“Kita ingin efisien. Ada (perdagangan antar) B2B (Business to Business), G2G (Government to Government), B2G (Business to Government). Kita ingin Indonesia bisa bersaing dari cost (biaya). Negara di seberang kita ini (Singapura) 13 persen, kita 25,19 persen. Beda hampir 10 persen, itu kan cost. Anda bayangkan kalau perdagangan segitu banyak, beda selisihnya 10 persen, ngapain datang ke Indonesia investasi? Sesimpel itu saja. Jika itu terjadi (efisiensi), maka penerimaan negara bertambah,” jelasnya.

Ia melanjutkan, dari 18 labuh jangkar, dijadikan 6 saja untuk efisiensi dengan dikontrol, dipromosikan, kemudian Gubernur Kepulauan Riau membantu dari peran Pemerintah Daerah (Pemda) sehingga diharapkan dari sekitar 81 ribu kapal yang melintas, jika Indonesia dapat bagian 20 persen saja, maka akan berdampak signifikan untuk penerimaan negara.

---