- Tokoh Masyarakat di Bengkong Ajak Seluruh Komponen Jaga Kerukunan-Stabilitas Wilayah
- Tak Usah Khawatir, Mental Health Dijamin BPJS Kesehatan
- Listrik di Tanjung Piayu Padam, PLN Batam Jelaskan Penyebabnya
- Siswa Dikreg Seskoal Angkatan ke-65 Laksanakan Audiensi ke Kodaeral IV, Ini yang Dibahas
- Kepala BP Batam Tegaskan Anggaran 2026 untuk Pembangunan Infrastruktur, Ekonomi dan Kesehatan
- Polsek Bengkong Berbagi dengan Anak Yatim di Pondok Pesantren Al Fatah
- Ardiwinata: Pelaksanan Perwako HPI Berjalan Baik dan Aman
- Pertumbuhan Ekonomi Positif 6,66 Persen, Batam Rantai Pasok Ekonomi dan Investasi yang Inklusif
- Minggu Kasih, Polsek Bengkong Berkunjung ke Gereja Katolik Santo Damean
- Direktur Keuangan Pertamina Patra Niaga Tinjau Fuel Terminal Batam dan AFT Hang Nadim
Legislator PDI-P Kritik Minimnya OPD Hadir Saat Paripurna APBD Tahun 2020

Keterangan Gambar : Ketua DPRD Anambas, Hasnidar menandatangani persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah tentang Ranperda APBD Tahun 2020
KORANBATAM.COM, Anambas - Legislator PDI-P, Yusli YS mengkritik pemerintah daerah karena pada saat rapat Paripurna pengambilan persetujuan APBD Tahun 2020 minim kehadiran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Apalagi momen tersebut OPD merupakan pelaksana teknis sehingga diperlukan untuk hadir menyaksikan apa yang akan dilaksanakan tahun 2020 mendatang.
"Instruksi ketua, saya melihat kehadiran dari OPD minim saat ini. Apalagi ini merupakan agenda yang sangat penting dan sakral karena ini menyangkut nasib rakyat dalam setahun kedepan,"ujar Yusli saat rapat Paripurna pengambilan persetujuan bersama Ranperda APBD tahun 2020 antara DPRD dan Kepala Daerah, Selasa(26/11/2019).
Mendapat reaksi itu, Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris yang hadir disamping Ketua DPRD Anambas mengatakan Pemerintah daerah tidak anti kritik selagi kritikan itu sangan membangun.
"Mungkin sebagian kepala OPD ikut kegiatan pak Sekda. Disamping itu ada juga kegiatan lain di Siantan Selatan," kata Bupati Anambas, Abdul Haris.
Bupati juga menyampaikan, selain dikritik pihaknya juga menginginkan adanya pengawasan dari DPRD dalam menjalankan roda pemerintahan. Apalagi jika kebijakan dianggap keliru tentunya perlu ditegur dan diarahkan agar apa yang diperbuat bisa tepat sasaran.
"Terimakasih atas kritikannya dan kami juga ingin ada pengawasan dari DPRD ini. Apalagi misalnya ada yang salah, jangan dibiarkan tentu perlu ditegur dan kami akan senang jika ada yang mengingatkan," ujarnya.(Hairol)